Di Balik Asap Karhutla

Gambar 1. Kondisi cuaca Kota Palangka Raya akibat Karhutla (Sumber: kaltengdaily.com)
Senin, 12 Oktober 2026, warga Kabupaten Kotawaringin Barat mendapati langit di atas kepala mereka berwarna kuning. Bukan kuning senja ataupun kuning fajar.namun kuning pekat dan keruh seperti halnya kertas naskah tua yang dihadapkan ke lampu. Petugas BMKG Kotawaringin Barat, Alif Rowina Khairim, mengonfirmasi bahwa konsentrasi partikel halus PM2.5 di wilayah itu telah memasuki kategori yang sangat berbahaya.
Dua hari berselang, Rabu, 14 Oktober 2026, giliran Palangka Raya. Foto dan video dari kota itu seketika membanjiri media sosial: kubah langit berwarna kuning kecoklatan, bangunan-bangunan kehilangan kontras, dan matahari – jika masih terlihat – menjadi cakram oranye redup yang tak sanggup menembus apapun. Banyak yang menulis satu kalimat yang sama: seperti berada di dunia lain.
Semetara itu, di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, cahaya matahari yang meredup membuat siang hari menjadi terasa seperti senja. Jarak pandang turun hingga 100 meter. Sedangkan di Buntok, Barito Selatan, langit menguning kelabu tanpa satupun berkas sinar yang lolos.
Bahkan di sebuah lokasi di Kalimantan Tengah yang dilaporkan Mongabay pada 17 Oktober 2026, kabut asap menekan jarak pandang sampai dua meter.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit, Mulyono Leo Nardo, menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena optik atmosfer yang terjadi akibat interaksi cahaya matahari dengan aerosol atau prtikel asap hasil pembakaran hutan yang menutupi atmosfer.
Fenomena ini bukanlah sekedar tontonan. Sejumlah media lokal hingga asing bahkan telah menyoroti kejadian ini karena telah merenggut habitat satwa endemik seperti orangutan dan menyebabkan lebih dari lima juta orang terdampak asap.
Bumi yang Menanggung Sesak
Yang menjadikan prolog ini penting bukanlah warna kuningnya, melainkan apa yang ada dibaliknya.

Gambar 2. Warga menyusuri Sugai Kahayan saat kabut asap di Palangka Raya (Sumber: owrite.id)
Indek Standar Pencemar Udara (ISPU) Palangka Raya menembus angka 4.000. Konsentrasi PM2,5 sempat mencapai angka 1.470,4 µg/m3 – hampir enam kali dari ambang “berbahaya”. Indeks kualitas udara versi US AQI di Pontianak menyentuh angka 1.000-2.000. Di Palembang, ISPU mencapai 832.
Langit yang menguning tersebut hanyalah gambaran dari sesuatu yang jauh lebih besar: karhutla telah menghanguskan 62.159,02 hektare lahan di Kalimantan sejak awal 2026, dengan 5.848 kejadian kebakaran di Kalimantan saja hingga 7 Oktober. Sebagian besar titik panas tersebut terjadi di lahan gambut – bahan yang terbakar tidak hanya di permukaan, tetapi juga di bawahnya, dan bahkan bisa bertahan berbulan-bulan setelah hujan turun.
Langit kuning tersebut menjelaskan mengapa sekolah-sekolah diliburkan, mengapa pembelajaran jarak jauh berulang kali dijalankan, mengapa warga harus menghemat air, dan mengapa hingga menimbulkan korban jiwa.
Ia juga menjelaskan mengapa kata “bencana alam” terasa begitu longgar. Sebab langit kuning tidak terjadi secara alami. Melainkan sengaja diciptakan melalui lahan yang sengaja dibakar oleh konsesi yang diperluas setiap kali negara membutuhkan biodiesel, dan bahkan untuk kepentingan politik.
Langit Kalimantan yang menguning pada Oktober 2026 meurpakan hasil dari rantai panjang yang dimulai sejak Undang-Undang No. 5/1967 disahkan untuk membuka pintu hutan untuk modal. Setiap partikel asap di udara punya jejak. Dan sebagian jejak itu berujung pada nama-nama besar.
Napas yang Dibayar Mahal
Pagi hari, 2 Oktober 2026, Hardiansyah bangun dengan dada sesak. Pengemudi ojek online berusia 41 tahun asal Palembang itu memiliki riwayat asma. Istrinya, Rika Yunita Sari lalu membawanya ke RS Bari. Namun, sekitar pukul 08.30 WIB, nyawa suaminya tidak tertolong.
Empat hari sebelumnya, di Banjarmasin, seorang guru SD Negeri Tanjung Pagar 3, Lisna, meninggal pada Sabtu malam. Ia juga merupakan pengidap asma. Nebulizer yang biasanya dipakai sebulan sekali, pada saat itu nyaris dipakai setiap hari. Ia meninggalkan pesan sederhana namun menghancurkan: “Tolong jaga anak ulun.”
Dua nyawa dari dua kota yang gugur oleh asap yang sama.
Pada 14 Oktober 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 62.159,02 hektare lahan di Pulau Kalimantan telah hangus sejak tiga tahun terakhir. Di Kalimantan Tengah saja, hingga 7 Oktober, tercatat 5.848 kejadian kebakaran dengan luas lebih dari 17.000 hektare – hampir tiga kali lipat dari angka saat status tanggap darurat pertama ditetapkan pada akhir Agustus.
Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Palangka Raya bahkan menebus angka 4.000. Konsentrasi PM2.5 sempat mencapai 1.470,4 µg/m3 – angka tersebut hampir enam kali dari ambang “berbahaya” (250,5 µg/m3). Sedangkan di Pontianak, indeks kualitas udara versi US AQI sempat menyentuh 1.000-1.200 pada 11-13 September. Singapura terkena asap dari karhutla tersebut, dan pada 17 Oktober, Badan Lingkungan Nasional (NEA) negara itu bahkan sampai mengirim surat peringatan kepada tujuh perusahaaan Indonesia.
Angka-angka tersebut bukanlah sebuah cerita atau data statistik tentang cuaca. Namun merupakan kesalahan fatal dalam tata kelola.
Warisan yang Tak Kunjung Usai
Karhutla ini bukanlah sebuah fenomena atau kejadian yang baru-baru ini terjadi, melainkan hasil dari kebijakan ekonomi, bukan hasil dari El Nino semata.
Ketika pendapatan minyak dan gas merosot pada awal 1980-an, rezim Soeharto mengalihkan mesin ekonomi ke sumber daya alam. Undang-Undang No. 5/1967 membuka pintu bagi para pemodal dan korporasi asing untuk mengelola hutan demi keuntungan. Dirjen kehutanan Soedjarwo menyerahkan lebih dari 500 konsesi kayu seluas 53 juta hektare dalam periode 1967 sampai 1970, mayoritas ke swasta, dengan jumlah investasi mencapai US$424 juta. Hutan produksi di kalimantan mencaplok 47 persen pulau.
Militer masuk melalui kepemilikan konsesi, pengamanan perusahaan, dan perdagangan kayu ilegal. Pada tahun 1980-an, konglomerat mengambil alih panggung. Apkindo di bawah Bob Hasan menguasai 65 dari 132 perusahaan kayu lapis. Ketika pendapatan migas merosot, hutan Kalimantan seketika berubah menjadi konsesi kayu, kertas, dan kelapa sawit – termasuk satu juta hektare lahan gambut yang “disulap” oleh Soeharto menjadi area persawahan alias food estate.
Dua gelombang kebakaran raksasa kemudian mencatatkan polanya:
1982-1983: menghanguskan sekitar 3,2 juta hektare di Kalimantan Timur. Tujuh puluh persen pohon berukuran sedang mati.
1997-1998: pemerintah mengklaim 80.000 hektare, Walhi dan WWF memperkirakan hingga 2 juta hektare. Menyasar area transmigrasi, hutan konservasi, serta lahan gambut. Dampaknya: ledakan kasus ISPA, kerugian finansial, hingga protes dari Malaysia dan Singapura.
Sebuah penelitian yang berjudul A Brief and Analysis of Indonesia’s Forest Fire Crisis (1998) menyebutkan bahwa karhutla tidak pernah dipicu oleh faktor alam saja. Ia selalu datang dari cuaca kering dan kegiatan pembangunan: ekspansi Hutan Tanaman Industri, food estate, serta perkebunan sawit.
Dengan kata lain, asap tahun 2026 sebenarnya berumur lebih dari empat dekade.
El Nino Bukan Pelaku Utama
Narasi resmi yang paling mudah didengar adalah cuaca. Benar, namun tidak lengkap.
BMKG mencatat bahwa El Nino telah memasuki kategori yang sangat kuat pada tahun 2026 dan mengingatkan periode krisis karhutla yang berlangsung mulai Mei hingga September, dan risiko yang memuncak pada Agustus hingga September. Pakar Kebijakan Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rijal Ramdani, menjelaskan bahwa El Nino memang dapat memperpanjang musim kemarau dan membuat vegetasi serta lahan gambut kehilangan kelembapan.
Namun, Rijal juga mengatakan “pada dasarnya merupakan faktor yang menciptakan kondisi lingkungan semakin kering dan mudah terbakar. Bukan sumber api.”
Sumber apinya adalah manusia.
“Kalau tidak ada El Nino, sebenarnya praktik membakar untuk bercocok tanam dapat dikendalikan. Tetapi, karena kondisi kering dan angin kencang, api menjadi sulit dikendalikan,” ujarnya.
Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan hal senada: berbagai penelitian menunjukkan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan bukan bencana alam murni. Ia berkaitan dengan aktivitas manusia – sengaja maupun akibat kelalaian.
Yang membuat persoalan ini semakin rumit adalah lanskapnya. Kalimantan menyimpan sekitar sepertiga lahan gambut Indonesia (kurang lebih 4,5 juta hektare). Kanal-kanal di perkebunan sawit menurunkan muka air gambut. Ketika gambut kering, ia bukan lagi tanah, melainkan berubah menjadi bahan bakar. Api yang menjalar di permukaan tanah, tak selalu terlihat dari udara.
Nama-nama Besar di Balik Titik Panas
Pada 19 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ari Seto menggelar konferensi pers setelah rapat di Istana. Ia menyebut ada “keterlibatan pihak asing” – dan menegaskan yang dimaksud adalah negara tetangga. Polri menaikkan 98 laporan polisi ke tahap penyidikan, dan seluruhnya, kata Suyudi, “ada 98 kasus terkait korporasi.” Tersangka bisa menyasar pemilik atau pemegang saham.
Analisis geospasial pada Agustus 2026 menemukan sekitar 74 persen titik panas di Kalimantan berada dalam kawasan konsesi korporasi – gabungan HGU kelapa sawit, tambang, dan izin pemanfaatan hutan. Nama-nama yang muncul bukanlah nama kecil, diantaranya:
PT ITCI Kayan Hutani (Kaltara), dengan 1.430 titik api, dikaitkan dengan Thomas Djiwandono – keponakan Prabowo Subianto.
PT Kiani Lestari (Kaltim), dikaitkan dengan Simon Aloysius Mantiri, politikus Gerindra sekaligus Dirut Pertamina.
PT Tanjung Redeb Hutani, dikaitkan dengan Aris Marsudiyanto dan Prabowo Subianto.
Jhonlin Group/PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), milik Haji Isam, di Kalsel dan Kalteng.
PT Hutan Ketapang Industri (Sampoerna Group) di Kalbar, dengan 1.897 titik api – salah satu yang terbanyak, dan pernah dijatuhi sanksi larangan penggunaan lahan selama 3-5 tahun oleh Gubernur Kalbar pada 2019.
PT Finnantara Intiga (Sinar Mas Group), 917 titik api.
PT Grace Putri Perdana (Fangiono Group) di Kalteng, 979 titik api.
Data riset Pantau Gambut periode 2015-2025 menunjukkan sekitar 54 persen lahan dan hutan yang terbakar berubah menjadi perkebunan sawit. Di Singapura, NEA menyurati PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan lima perusahaan lain. Bursa Singapura (SGX RegCo) meminta penjelasan kepada emiten yang beroperasi di Indonesia.
Yang menarik, hampir semua korporasi membantah. APP menyatakan bahwa seluruh pemasoknya mematuhi kebijakan tanpa membakar hutan. Sinar Mas mengklaim telah memiliki Kebijakan Tanpa Bakar sejak 1997 dan Tanpa Gambut sejak 2010, dan menegaskan “tidak sedang menghadapi atau berpotensi menghadapi proses hukum.” Jhonlin – melalui JARR dan PGUN – mengklaim bahwa tidak ada kebakaran di wilayah operasional mereka, produksi tidak terganggu, dan tidak terdapat sanksi administratif.
Padahal, analisis geospasial mendeteksi titik panas di area perkebunan sawit dan wilayah ekspansi konsesi mereka.
Di Aceh, politikus PDIP Masady Manggeng menyindir keras Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang hanya menghancurkan kebun petani kecil di Trumon Raya, sementara pemodal besar dibiarkan. “BKSDA itu cuma poin lapangan. Yang harus kita tunjuk mukanya hari ini adalah Menteri Kehutanan,” katanya.
“Kementerian Kehutanan tahu persis siapa cukongnya dan ke mana aliran TBS ilega; itu bermuara. Tapi kenapa gergaji mesin BKSDA hanya meraung-raung di kebun rakyat kecil? Kenapa tidak ada satupun PKS yang disegel?”
Negara yang Datang Terlambat
Pada 17 Oktober 2026, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Panalungkai, melontarkan kalimat yang sulit dibantah:
“Kami menganggap hari ini negara sedang abaikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga Kalimantan Tengah. Bertele-telenya pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional menggambarkan belum adanya keseriusan untuk mengatasi karhutla dan kabut asap ini.”
Karena pemerintah yang sangat lambat, Walhi Kalteng membuka posko pelayanan kesehatan sendiri sejak Agustus 2026. Di Kalbar, DPRD baru meminta data kondisi karhutla pada 14 September – dua bulan setelah kabut asap menyelimuti Pontianak. “Kabut asap sudah berlangsung dua bulan di depan mata. Kenapa baru sekarang meminta data?” kata Maria dari SIEJ Kalbar.
Profesor IPB Bambang Hero Saharjo menilai penegakan hukum terhadap korporasi yang tidak dilakukan secara signifikan. Catatan YLBHI atas sekitar 300 kasus karhutla sejak 2015 menemukan 65 persen di antaranya menyasar individu, sisanya korporasi. Edy Kurniawan dari YLBHI menyebut pola ini sebagai “penegakan hukum yang kebakaran” – selalu datang setelah api membesar.
Sementara itu, penindakan yang ada tampak konsisten. Menhut mencabut izin lima perusahaan (92.464 hektare). KLH menindaklanjuti 57 perusahaan. Polri mengusut 95 perusahaan. Walhi melaporkan 372 perusahaan. Namun tidak ada satupun nama besar yang benar-benar duduk di kursi persidangan.
Sedangkan di Ketapang, Kalimantan Barat, Menhut Raja Juli Antoni menyegel lahan seluas 2.400 hektare – setelah lahan bekas karhutla yang baru padam itu ternyata telah ditanami sawit. Sebelumnya, pada September, Menhut menyatakan lahan yang sengaja dibakar tidak boleh ditanami sawit, karena ilegal. Munculnya bibit sawit misterius di area bekas terbakar itu sampai kini tak jelas siapa penanamnya.
“Bercerai Kita Kawin Lagi”
Sungguh miris, di tengah bencana, sebagian kepala daerah justru menjadikannya sebagai bahan candaan.
6 Oktober 2026, Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menjawab pertanyaan wartawan mengenai karhutla. Ia menyebut bahwa kebakaran sebagai takdir, lalu menambahkan: “Hampir 97 persen itu akibat manusianya, ulah manusia, kalau kering itu memang takdir. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.”
Pepatah itu meleset jauh dari aslinya. Dan bagi banyak orang, melesetnya terasa tepat untuk menggambarkan betapa ringan negara dalam memandang bencana yang menyebabkan warganya sakit dada.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai bahwa pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan ketika warganya sedang menderita. Sementara itu, Konde.co mengangkat sisi lain: lelucon perceraian itu hanya lucu dari posisi yang bisa keluar dari perkawinan tanpa menanggung konsekuensinya. Hanya sekitar 11 persen putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian.
Gubernur lain juga tak jauh berbeda. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyebut bahwa karhutla di Banjarbaru “tidak parah” karena heli pemadam tidak terlihat menyiram. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program MBG “tetap jalan” meskipun sekolah diliburkan – tanpa tahu persis mekanisme distribusinya. Sedangkan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan berdebat dengan mahasiswa dan menantang: “Mahasiswa ada turun? Memadamkan api?”
Hanya Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang yang mengakui keterbatasan alat pemadam – dan justru mendapat apresiasi.
Lembaran Saham dari Dana Darurat
Ketika rakyat sudah sesak napas, uang bencana justru dipakai untuk membeli saham.

Pada 13 Oktober 2026, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Jakarta dan mengamankan 15 orang, dengan barang bukti senilai Rp5,47 miliar valuta asing, uang tunai, kepingan emas, tabungan emas, hingga aset kripto. Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang tersangka.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkap bahwa BNPB menggunakan dana siap pakai untuk membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) senilai Rp30,98 miliar melalui PT AVE – yang setara dengan 150,4 juta lembar atau 1,07 persen.
Terdapat dua perkara. Pertama, konflik kepentingan: BNPB bekerja sama dengan sejumlah penyedia kebutuhan pengadaan melalui penunjukan langsung pada tahun 2024 hingga 2026, dengan total Rp148 miliar, dan perusahaan-perusahaan tersebut diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan – tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari eks Kepala BNPB Suharyanto. Kedua, suap: oknum BNPB diduga menerima fee atas pengadaan. Salah satunya, RIC, yang diduga menerima Rp2,38 miliar dari direktur sebuah vendor, serta seorang pejabat di Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB yang disebut menerima Rp140 juta, uang tunai Rp1,7 miliar, US$7.500, SGD9.000, 56 keping emas 133 gram, serta tabungan emas 192 gram.
Peneliti The Indonesian Institute, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menyoroti implikasinya: transparasi anggaran pencegahan, patroli, kesiapsiagaan, dan perlindungan kesehatan harus dibuka. Sebab, kata dia, “Perkara dugaan korupsi dana siap kebencanaan tersebut belum dapat disimpulkan berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.”
Yang artinya: uang bencana bocor, namun tak jelas siapa yang menanggung akibatnya.
Yang Tersisa: Air, Udara, dan Anak-anak
Dampak karhutla tidak hanya berhenti pada pohon yang terbakar.
Warga Kalbar mengeluhkan air dari jaringan PDAM yang terasa asin. Maria mengaku sudah sekitar dua bulan mandi dengan air asin. “Kita tidak bisa sembarangan menggunakan air karena terbatas.” Kekeringan membuat warga harus pandai menghemat air hanya untuk memasak, minum, dan mencuci peralatan makan. Sedangkan di Ketapang, terjadi antrean bahan bakar yang panjang karena distribusi terganggu.
Di Palangka Raya, konsentrasi PM2,5 menyentuh angka 1.470,4 µg/m3. AQI di Pontianak 1.000-1.200. Sedangkan ISPU di Palembang 832. Semuanya termasuk dalam kategori yang membahayakan.
Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus ISPA di tujuh provinsi hingga Oktober 2026 – termasuk 63.711 kasus pada balita. Sebuah riset di jurnal Enviromental Health (2022) memperkirakan asap karhutla menyumbang sekitar 33.100 kasus kematian dini bagi orang dewasa dan 2.900 kematian bayi per tahun.
Di Banjarmasin, pembelajaran jarak jauh telah berlangsung untuk ketiga kalinya sejak 7 September. Anak-anak yang tidak memiliki perangkat memadai, justru menjadi korban kebijakan dari bencana ini.
Yayasan Palung menyelamatkan sembilan orangutan di sekitar lokasi kebakaran. Tujuh di antaranya dari bentang Hutan Lindung Sungai Paduan, kantong populasi yang diperkirakan hanya menyisakan 72 individu. Salah satunya ditemukan batuk. Satu induk dan anaknya ditemukan dengan luka bakar di kaki – diduga karena menerobos lahan gambut yang terbakar untuk mencari perlindungan.
Greenpeace mencatat perempuan justru yang menanggung beban berlapis: seperti membersihkan abu, merawat keluarga yang sakit, dan mengasuh anak ketika sekolah diliburkan. Paparan PM2,5 meningkastka risiko komplikasi kehamilan dan kelahiran prematur. Pengkampanye Greenpeace, Belgis Habiba menyebutkan “suara perempuan minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi karhutla.”
Konspirasi Jhonlin: Kenapa Tidak Ada yang Menyelidiki?
Di sinilah cerita menjadi rumit.
Pada 22 Agustus 2026, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam, sebagai koordinator penanganan karhutla di Kalimantan – khususnya Kalimantan Selatan. Kabar itu kemudian dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi: “Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tetapi kalau menjadi koordinator itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ.”
Bantahan tersebut justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Kalau bukan koordinator, kenapa namanya yang pertama disebut? Dan kalau benar ia ikut “membantu”, bukanlah aneh jika seorang pemilik konsesi justru ikut menangani bencana yang – setidakya sebagian – bersumber dari konsesi itu sendiri?
Yang membuat kasus ini terasa seperti lingkaran tertutup, yaitu:
Titik panas terdeteksi di area Jhonlin Group. Analisis geospasial pada Agustus 2026 menemukan hotspot di area perkebunan sawit serta wilayah ekspansi milik Haji Isam di Kalsel dan Kalteng.
Jhonlin membantah. Direktur Utama JARR, Idra Irawan, mengklaim bahwa “tidak terdapat kejadian karhutla di wilayah operasional perusahaan,” tidak ada unplanned shutdown, dan “tidak sedang menghadapi proses hukum maupun sanksi administratif.” Direktur Utama PGUN, Jonet Budiarto, juga menyatakan hal yang serupa – tidak ada sanksi administratif berat, tidak ada gugatan.
Dan yang paling krusial: tidak ada penyelidikan yang benar-benar menyantuh Jhonlin. Di antara ratusan perusahaan yang dilaporkan oleh Walhi, puluhan yang ditindak KLH, serta 95 perusahaan yang diusut Polri, tidak ada satupun keterangan yang menyebut bahwa Jhonlin Group menjadi salah satu aktor dari bencana ini.
Pertanyaannya kemudian: kenapa?
Jawaban yang sering beredar dan sulit dipatahkan adalah kedekatan politik.
Haji Isam bukanlah pengusaha biasa. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Pabrik biodiesel Jhonlin Agro Raya di Kalsel diresmikan Jokowi pada tahun 2021. Pabrik gula miliknya di Bombana, Sulawesi Tenggara, juga diresmikan Jokowi pada 2020, disertai dengan pujian “keberanian membuka investasi di tempat terpencil.” Jhonlin juga terlibat dalam proyek cetak sawah di Merauke dengan memesan sekitar 2.000 ekskavator dari produsen di China.
Lalu pada tahun 2025, giliran Prabowo memberi gelar kehormatan Bintang Mahaputera Utama.
Dengan kata lain: ia dekat dengan presiden sebelumya, juga dihormati oleh presiden sekarang. Ketika satu sosok memiliki jalur secara langsung ke dua rezim yang berbeda, serta rezim itu juga yang mengendalikan aparat penegak hukum, dugaan “tak akan diganggu” menjadi sangat masuk akal.
Namanya juga pernah terseret dalam perkara dugaan suap pajak yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2021 – saksi Yumanizar menyebut bahwa terdapat permintaan yang mengondisikan nilai pajak PT Jhonlin Baratama menjadi Rp10 miliar. Pihak Haji Isam seketika membantah. Ia juga pernah dikaitkan dengan kasus dugaan kriminalisasi pengusaha batu bara pesaing di Pulau Laut. Namun kembali membantah.
Mereka yang Dibungkam
Ketika korporasi dilindungi, mereka yang bersuara justru dibungkam.
Pada Juli 2026, Human Rights Watch menernitkan laporan setebal 70 halaman yang berjudul “Tanah Dirampas, Keadilan Dibungkam”. Laporan tersebut telah menelaah lebih dari 50 perkara di sepanjang tahun 2015 hingga 2025 di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Maluku, dan enam provinsi di Papua. Lima belas kasus dipilih sebagai contoh penggunaan KUHP, UU Perkebunan, UU Minerba, UU Cipta Kerja, serta gugatan SLAPP untuk mengincar para aktivis.
“Pemerintah Indonesia dari masa ke masa berupaya membungkam para aktivis dan tokoh masyarakat adat yang memprotes penggusuran paksa, hilangnya tanah adat, dan deforestasi dengan menuntut mereka atas tuduhan pidana yang tak berdasar,” kata direktur Asia HRW, Elaine Pearson.
Nama-nama yang telah dibungkam tersebut diantaranya:
James Watt, petani Dayak di Seruyan, Kalteng, ditangkap dengan dramatis di Jakarta pada 7 Maret 2020 karena dituduh telah memanen sawit di 117 hektare lahan sengketa. Dihukum selama 10 bulan. Sedangkan rekannya, Hermanus, meninggal di tahanan setelah tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. “Mereka merampas tanah kami dan membungkam siapapun yang berusaha mencari keadilan,” katanya.
Haslilin, seorang ibu rumah tangga di Konawe Selatan, memanjat roda alat berat untuk menuntut dokumen AMDAL tambang nikel. Dijerat, lalu dibebaskan pada Oktober 2024.
Sorbatua Siallagan, tokoh adat Ompu Umbak Siallagan, ditahan selama tujuh bulan karena dituduh mencuri dan membakar delapan pohon eukaliptus. Bebas lewat Mahkamah Agung pada Juni 2025.
Budi Pego, seorang petani di Banyuwangi yang dihukum selama 10 bulan, diperberat menjadi 4 tahun hanya karena spanduk protes yang bergambar palu-arit, “Mustahil menemukan kebenaran dan memperoleh keadilan di Indonesia.” ujarnya.
Haris Azhar, pengacara HAM, dibebaskan dari tuduhan pencemaran nama baik. “Saya harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menghadapi serangan dari oligarki dan kepolisian.”
Pola yang sama juga terjadi di Kalimantan. Pada tahun 2019, sekitar 35 peladang tradisional di Kalteng dikriminalisasi karena dituduh sebagai penyebab kebakaran. Padahal komunitas Dayak Kanayatn sudah mempraktikkan uma bukit, yaitu meladang dengan ritual dan pengawasan yang ketat – jauh sebelum para korporasi datang. Kebijakan zero tolerance membakar ladang menyebabkan mereka terdesak secara ekonomi sekaligus kehilangan pengetahuan adatnya.
Masyarakat adat sering kali dikambinghitamkan untuk kebakaran yang sebagian besar bukan mereka sebabkan.
Siapa yang Harus Diadili?
Jika karhutla merupakan kombinasi dari cuaca dan manusia, dan jika manusia yang paling menentukan adalah mereka yang memegang kebijakan dan konsesi – maka daftar tersangkanya bukanlah petani yang membakar tiga karung ilalang.
Prabowo Subianto, sebagai presiden, ialah yang memegang komando tertinggi. Ia mengerahkan militer ke proyek food and energy estate yang telah menggusur tanah adat di Papua Selatan. Ia menyetujui bantuan asing untuk memadamkan karhutla, namun juga mengusirnya. Serta ia juga yang memberikan Bintang Mahaputera Utama kepada seorang pemilik konsesi yang wilayahnya terdeteksi titik panas. Jika penegakan hukum berhenti di level pelaksana, maka tanggung jawab politik tertinggi belum pernah diuji.
Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden di bidang iklim dan energi ini, pada 7 Oktober 2026, mewacanakan penggunaan 12,7 juta hektare “hutan rusak” untuk menjadi lahan sawit guna melancarkan proyek biodiesel. “Itu yang sebenarnya sumber karhutla. Hutan-hutan rusak itu,” katanya.
Jawaban Pantau Gambut: berbahaya. Sebab lahan yang terdegradasi belum tentu merupakan lahan kosong – di ekosistem gambut, cadangan karbonnya masih besar. Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Hero Marhaento, menyebut bahwa produktivitas sawit di Indonesia hanya setengah dari potensi genetiknya, sehingga lahan baru sebenarnya belum perlu. Juru kampanye Satya Bumi, Riezcy Cecilia, memperkirakan B50 saja butuh tambahan 5,36 juta hektare hingga 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare.
“Jangan sampai itu dianggap sebagai perintah,” kata Putra Saptian dari Pantau Gambut.
Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM tersebut menetapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026 dan berambisi ke B80. “Tinggal kita tambah lahan,” katanya. Kalimat sederhana itu nampak sederhana, namun memiliki konsekuensi yang besar. Yang berarti, setiap penambahan lahan adalah potensi pembukaan baru – dan setiap pembukaan baru berpotensi pembakaran hutan.
Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Ia benar secara normatif ketika menyatakan lahan yang sengaja dibakar tidak boleh ditanami sawit. Namun faktanya, muncul bibit sawit misterius di lahan bekas terbakar, sementara Menhut baru menyegel 2.400 hektare di Ketapang setelah lahan tersebut ditanami. Kementerian itu dinilai “gagap dan takut” ketika menghadapi cukong besar.
Kembali ke Haji Isam. Titik panas di konsesinya, bantahan yang sangat rapi, nol sanksi, dan posisi yang aman di dua rezim. Jika satu nama dapat lolos dari setiap siklus bencana selama bertahun-tahun, sementara ratusan perusahaan lain masih diselidiki, maka pertanyaannya bukan lagi “apakah dia yang bersalah” – melainkan “kenapa kita tidak pernah tahu?”
Epilog
Kebakaran hutan liar 2026 bukanlah murni bencana alam. Ia merupakan bencana yang dirangkai: sebagian oleh cuaca yang mengering akibat El Nino, namun sebagian lagi jauh lebih besar diakibatkan oleh manusia itu sendiri – lahan yang dibakar, konsesi yang diperluas, dan negara yang dengan sengaja datang terlambat.
Yang menanggung semua ini pada akhirnya adalah mereka yang tidak berkuasa: pengemudi ojol dengan penyakit asma, guru SD yang menitipkan anaknya melalui pesan terakhir, ibu-ibu yang mandi air asin, balita yang harus dirawat dengan nebulizer, orangutan yang kakinya terbakar, hingga petani yang masuk penjara karena memanen sawit dari tanah sengketa.
Selama puluhan tahun, narasinya tak pernah berubah: api datang, asap menyesakkan, janji diucapkan, penyelidikan dibuka, lalu hujan turun dan semua melupakannya. Tahun berikutnya, siklusnya kembali berulang dengan nama-nama perusahaan yang sama.
Pada akhirnya, bencana ini tidak dapat dinilai dari seberapa cepat api padam, tetapi dari seberapa banyak nama-nama besar yang duduk di kursi peradilan
Referensi
Admin. (2026, October 17). Kebakaran Hutan Kalimantan: Penyebab, Dampak, dan Cara Mencegahnya. PT Jasa Medivest. https://jaAdmin. (2026, October 17). Kebakaran Hutan Kalimantan: Penyebab, Dampak, dan Cara Mencegahnya. PT Jasa Medivest. https://jasamedivest.com/kebakaran-hutan-kalimantan/
BBC News Indonesia. (2026, October 16). Hutan: Hashim sebut pemerintah akan gunakan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel – Mengapa menuai polemik? https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwkg532d17rmo
Bekas Karhutla Baru Padam, Sudah Ditanami Sawit: Menhut Segel Lahan 2.400 Hektare di Ketapang. (n.d.). Suara Ketapang. https://ketapang.suarakalbar.co.id/2026/09/bekas-karhutla-baru-padam-sudah.html
Binekasri, R. (2026, October 17). Korupsi BNPB, Dana Darurat Bencana diduga buat beli Saham Rp 30 Miliar. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20261017075428-17-777056/korupsi-bnpb-dana-darurat-bencana-diduga-buat-beli-saham-rp-30-miliar
Fikri, M. (2026, October 14). BEI Soroti Emiten Haji Isam PGUN soal Potensi Gugatan Karhutla - Market. Bloomberg Tecnoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124630/bei-soroti-emiten-haji-isam-pgun-soal-potensi-gugatan-karhutla
Gellert, P. K. (1998). A brief history and analysis of Indonesia’s forest fire crisis. Indonesia, 65, 63. https://doi.org/10.2307/3351404
Habibi, I. (2026, October 1). BKSDA Cuma Pion, Menteri Kehutanan Disebut Gagap Lindungi Rawa Singkil dari Cukong Besar. AJNN.net. https://www.ajnn.net/news/bksda-cuma-pion-menteri-kehutanan-disebut-gagap-lindungi-rawa-singkil-dari-cukong-besar/index.html
Hariandja, R., & Hariandja, R. (2026, October 5). Kebakaran Hutan dan Lahan Pengaruhi Berbagai Aspek Kehidupan di Kalimantan. Mongabay.co.id. https://mongabay.co.id/2026/10/05/kebakaran-hutan-dan-lahan-pengaruhi-berbagai-aspek-kehidupan-di-kalimantan/
Indonesia: Aktivis Lingkungan dan Tokoh Masyarakat Adat Dituntut Secara Sewenang-wenang. (2026, July 29). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/id/news/2026/07/28/indonesia-environmentalists-indigenous-leaders-unjustly-prosecuted
Irfani, F. (2026, August 25). Kebakaran: Bagaimana warisan Orde Baru memicu karhutla di Kalimantan? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ye1dzwzleo
Irham, M. (2026, October 8). Karhutla: Pengemudi ojol dan guru meninggal di tengah kabut asap. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmy0rl85yl99o
Jemadu, L., & Hutasuhut, Y. a. A. (2026, June 25). Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80. suara.com. https://www.suara.com/bisnis/2026/06/25/183900/bahlil-minta-lebih-banyak-lahan-untuk-sawit-demi-ambisi-b80
Kompas.com. (2026, October 20). Di Balik Kebakaran Hutan, Jejak Korporasi hingga Dugaan Keterlibatan Negara Tetangga. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/10/20/05104221/di-balik-kebakaran-hutan-jejak-korporasi-hingga-dugaan-keterlibatan-negara
Longdong, N. (2026, September 2). Misteri Bibit Sawit Muncul di Area Bekas Karhutla, Apa Kata Menhut Raja Juli? OWRITE | Berita Terkini Di Indonesia Dan Belahan Dunia. https://www.owrite.id/nasional/2026/09/02/misteri-bibit-sawit-muncul-di-area-bekas-karhutla-apa-kata-menhut-raja-juli/
Ratnasari, A. (2026, October 14). Lahan 62 Ribu Hektare Terbakar di Kalimantan, Begini Respon Gubernur. OWRITE | Berita Terkini Di Indonesia Dan Belahan Dunia. https://www.owrite.id/nasional/2026/10/14/lahan-62-ribu-hektare-terbakar-di-kalimantan-begini-respon-gubernur/
Rizky, A. P., & Rizky, A. P. (2026, October 19). “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”? Gubernur Kalteng, Karhutla bukan bahan lelucon patriarki. Konde.co. https://www.konde.co/2026/10/bersatu-kita-teguh-bercerai-kita-kawin-lagi-gubernur-kalteng-karhutla-bukan-bahan-lelucon-patriarki/
Saturi, S., & Saturi, S. (2026, October 24). Langit Kalteng Menguning Berselimut Asap Kebakaran Hutan dan Gambut. Mongabay.co.id. Retrieved October 26, 2026, from https://mongabay.co.id/2026/10/17/langit-kalteng-menguning-berselimut-asap-kebakaran-hutan-dan-gambut/
Tempo.co. (2022, July 14). Profil Haji Isam Pemilik Jhonlin Agro Raya dan Gurita Bisnisnya. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/profil-haji-isam-pemilik-jhonlin-agro-raya-dan-gurita-bisnisnya-323567
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2026, August 27). Karhutla Kalimantan Meluas, Pakar UMY: El Niño Perparah Kekeringan, Aktivitas Manusia Jadi Pemicu Utama. umy.ac.id. https://www.umy.ac.id/pemicu-utama-karhutla/
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2026, October 14). Peluncuran Kajian “Siapa di Balik Api?”, WALHI Tuntut Pertanggungjawaban Aktor Paling Diuntungkan dari Karhutla. walhi.or.id. Retrieved October 19, 2026, from https://www.walhi.or.id/peluncuran-kajian-siapa-di-balik-api-walhi-tuntut-pertanggungjawaban-aktor-paling-diuntungkan-dari-karhutla
Walhi Nilai Pemerintah Tidak Serius Tangani Karhutla di Kalteng. (n.d.). Kaltengdaily. https://kaltengdaily.com/kabar-terkini/walhi-nilai-pemerintah-tidak-serius-tangani-karhutla-di-kalteng/samedivest.com/kebakaran-hutan-kalimantan/
BBC News Indonesia. (2026, October 16). Hutan: Hashim sebut pemerintah akan gunakan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk biodiesel – Mengapa menuai polemik? https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwkg532d17rmo
Bekas Karhutla Baru Padam, Sudah Ditanami Sawit: Menhut Segel Lahan 2.400 Hektare di Ketapang. (n.d.). Suara Ketapang. https://ketapang.suarakalbar.co.id/2026/09/bekas-karhutla-baru-padam-sudah.html
Binekasri, R. (2026, October 17). Korupsi BNPB, Dana Darurat Bencana diduga buat beli Saham Rp 30 Miliar. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20261017075428-17-777056/korupsi-bnpb-dana-darurat-bencana-diduga-buat-beli-saham-rp-30-miliar
Fikri, M. (2026, October 14). BEI Soroti Emiten Haji Isam PGUN soal Potensi Gugatan Karhutla - Market. Bloomberg Tecnoz. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124630/bei-soroti-emiten-haji-isam-pgun-soal-potensi-gugatan-karhutla
Gellert, P. K. (1998). A brief history and analysis of Indonesia’s forest fire crisis. Indonesia, 65, 63. https://doi.org/10.2307/3351404
Habibi, I. (2026, October 1). BKSDA Cuma Pion, Menteri Kehutanan Disebut Gagap Lindungi Rawa Singkil dari Cukong Besar. AJNN.net. https://www.ajnn.net/news/bksda-cuma-pion-menteri-kehutanan-disebut-gagap-lindungi-rawa-singkil-dari-cukong-besar/index.html
Hariandja, R., & Hariandja, R. (2026, October 5). Kebakaran Hutan dan Lahan Pengaruhi Berbagai Aspek Kehidupan di Kalimantan. Mongabay.co.id. https://mongabay.co.id/2026/10/05/kebakaran-hutan-dan-lahan-pengaruhi-berbagai-aspek-kehidupan-di-kalimantan/
Indonesia: Aktivis Lingkungan dan Tokoh Masyarakat Adat Dituntut Secara Sewenang-wenang. (2026, July 29). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/id/news/2026/07/28/indonesia-environmentalists-indigenous-leaders-unjustly-prosecuted
Irfani, F. (2026, August 25). Kebakaran: Bagaimana warisan Orde Baru memicu karhutla di Kalimantan? BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ye1dzwzleo
Irham, M. (2026, October 8). Karhutla: Pengemudi ojol dan guru meninggal di tengah kabut asap. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmy0rl85yl99o
Jemadu, L., & Hutasuhut, Y. a. A. (2026, June 25). Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80. suara.com. https://www.suara.com/bisnis/2026/06/25/183900/bahlil-minta-lebih-banyak-lahan-untuk-sawit-demi-ambisi-b80
Kompas.com. (2026, October 20). Di Balik Kebakaran Hutan, Jejak Korporasi hingga Dugaan Keterlibatan Negara Tetangga. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/10/20/05104221/di-balik-kebakaran-hutan-jejak-korporasi-hingga-dugaan-keterlibatan-negara
Longdong, N. (2026, September 2). Misteri Bibit Sawit Muncul di Area Bekas Karhutla, Apa Kata Menhut Raja Juli? OWRITE | Berita Terkini Di Indonesia Dan Belahan Dunia. https://www.owrite.id/nasional/2026/09/02/misteri-bibit-sawit-muncul-di-area-bekas-karhutla-apa-kata-menhut-raja-juli/
Ratnasari, A. (2026, October 14). Lahan 62 Ribu Hektare Terbakar di Kalimantan, Begini Respon Gubernur. OWRITE | Berita Terkini Di Indonesia Dan Belahan Dunia. https://www.owrite.id/nasional/2026/10/14/lahan-62-ribu-hektare-terbakar-di-kalimantan-begini-respon-gubernur/
Rizky, A. P., & Rizky, A. P. (2026, October 19). “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”? Gubernur Kalteng, Karhutla bukan bahan lelucon patriarki. Konde.co. https://www.konde.co/2026/10/bersatu-kita-teguh-bercerai-kita-kawin-lagi-gubernur-kalteng-karhutla-bukan-bahan-lelucon-patriarki/
Saturi, S., & Saturi, S. (2026, October 24). Langit Kalteng Menguning Berselimut Asap Kebakaran Hutan dan Gambut. Mongabay.co.id. Retrieved October 26, 2026, from https://mongabay.co.id/2026/10/17/langit-kalteng-menguning-berselimut-asap-kebakaran-hutan-dan-gambut/
Tempo.co. (2022, July 14). Profil Haji Isam Pemilik Jhonlin Agro Raya dan Gurita Bisnisnya. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/profil-haji-isam-pemilik-jhonlin-agro-raya-dan-gurita-bisnisnya-323567
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2026, August 27). Karhutla Kalimantan Meluas, Pakar UMY: El Niño Perparah Kekeringan, Aktivitas Manusia Jadi Pemicu Utama. umy.ac.id. https://www.umy.ac.id/pemicu-utama-karhutla/
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2026, October 14). Peluncuran Kajian “Siapa di Balik Api?”, WALHI Tuntut Pertanggungjawaban Aktor Paling Diuntungkan dari Karhutla. walhi.or.id. Retrieved October 19, 2026, from https://www.walhi.or.id/peluncuran-kajian-siapa-di-balik-api-walhi-tuntut-pertanggungjawaban-aktor-paling-diuntungkan-dari-karhutla
Walhi Nilai Pemerintah Tidak Serius Tangani Karhutla di Kalteng. (n.d.). Kaltengdaily. https://kaltengdaily.com/kabar-terkini/walhi-nilai-pemerintah-tidak-serius-tangani-karhutla-di-kalteng/