Nyenyenye: Ketika Pejabat Negara Tidak Punya Kapasitas Bicara

Foto Prabowo sedang Berpidato (sumber: SINDONEWS)

 

Komunikasi publik dari seorang pejabat negara bukan hanya sekedar penyampaian pesan, melainkan cerminan etika kepemimpinan dan penghormatan kepada rakyat. Namun, dinamika wacana publik akhir-akhir ini justru diwarnai dengan fenomena kemunduran kualitas bertutur kata. Ketika ucapan resmi bergeser dari argumen substansial menjadi celetukan emosional, narasi acuh tak acuh, hingga lontaran yang merendahkan. Ruang demokrasi kehilangan daya kritis dan maknanya.

BANDAR LAMPUNG – Rabu, 10 Juni 2026. Di atas panggung Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak di hadapan ratusan pengusaha muda. Suaranya menggelegar, membelah udara, seperti biasa, dengan gaya bicara khas seorang militer. Ia bicara soal semangat pantang menyerah, soal persatuan, dan bahaya perpecahan.

Lalu, di tengah kalimatnya yang menggebu-gebu, ia menyisipkan satu baris kalimat yang kemudian meledak di seluruh lini masa negeri: “Kalau ada yang menghasut, memecah-belah, yakinlah dia bekerja untuk orang lain, bukan untuk Indonesia. Yang nyinyir-niyinir, biar aja. Nyenyenye,” ujarnya.

Tepuk tangan yang sangat riuh seketika memecah keheningan pidato. Video tersebut dipotong, diedit, dijadikan meme, stiker WhatsApp, dan bahan candaan di kedai kopi hingga grup kelas. Tapi di balik gelak tawa yang viral itu, terselip sebuah pertanyaan yang jauh lebih serius, sebuah prtanyaan yang perlahan menggerogoti fondasi etika kepemimpinan kita: Sejak kapan seorang kepala negara boleh menjawab kritik dengan onomatope ejekan anak SMA?

“Nyenyenye” bukanlah sebuah insiden yang berdiri sendiri. Ia adalah puncak dari gunung es yang menjulang. Di bawah permukaannya, terbentang sebuah pola yang mencemaskan: para pejabat negara – mulai dari presiden, sekretaris kabinet, pengacara yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, hingga kepala badan komunikasi – ketika dihadapkan pada kritik, memilih untuk membungkam daripada menjawab, meremehkan daripada menjelaskan.

Ini merupakan catatan tentang empat panggung di mana ketidakmampuan atau keengganan untuk berbicara secara substansif justru dirayakan sebagai kejujuran. Sebuah tragedi di mana ruang akuntabilitas publik dikosongkan, digantikan oleh kata-kata yang lucu didengar, namun mematikan nalar.

 

Kosakata Istana dan Tameng “Keaslian”

“Nyenyenye” bukanlah kata pertama yang membuat pidato presiden menjadi viral bukan karena isinya, melainkan karena celetukannya. Dalam kurun waktu yang berdekatan, publik dipaksa untuk menelan sederet kosakata baru yang mencederai martabat ruang publik.

Pada Juni 2026, di puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVIII di Gorontalo, saat berbicara soal kemiskinan di hadapan para nelayan dan petani, Prabowo tidak sengaja mengucapkan “Endasmu,” sebuah kata makian dalam Bahasa Jawa kasar yang berarti “kepalamu”, terlontar dari mulut orang nomor satu di republik ini. Ia buru-buru menariknya dengan permintaan maaf yang disamarkan sebagai candaan: “Coba di-delete, delete. Nanti gue dihajar lagi yang gitu-gitu. Emang gue pikirin,” katanya.

Ungkapan “Emang gue pikirin” yang dilontarkan sambil tertawa tersebut bukan sekedar celetukan santai. Di media sosial X, ribuan netizen merasa terhina. “Sumpah sakit hati dengernya... dosa apa Indonesia sampai punya presiden begini,” tulis seorang pengguna yang cuitannya dibagikan ulang puluhan ribu kali. Bahkan, netizen lain menyebutnya dzalim.

Puncaknya, pada 12 Juli 2026 di peringatan hari koperasi, Prabowo melontarkan kata “bajingan” di depan publik, bahkan sempat bertanya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, “Presiden boleh ngomong bajigan gak? Boleh?” sebelum membela diri bahwa itu hanyalah Bahasa Betawi.

BBC News Indonesia, yang menyimak sekitar 70 video pidato Prabowo, mencatat pola yang konsisten: gaya bahasa pasar, celetukan nyeleneh, hingga pengabaian etika pidato kenegaraan. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti dengan tajam: gaya ini adalah bentuk otoritarian populis tapi kosong.

Yang berbahaya bukan hanya soal sopan-santun yang tergerus. Sebuah analisis di Kompas menawarkan bacaan yang lebih tajam dan mengerikan: gaya bicara “blak-blakan” ini bekerja sebagai tameng, sulit dimintai kualifikasi, dan sulit dijadikan pegangan kebijakan. Dampaknya tetap nyata karena disiarkan secara luas, namun sang pembicara selalu memiliki celah untuk berlindung di balik tameng “hanya bercanda” atau “bahasa sehari-hari”. Dengan kata lain, humor dan makian menjadi benteng dari pertanggungjawaban.

Tentu saja, ada pembelaan. Para pendukung menyebut ini sebagai “kejujuran” dan “ketegasan” seorang pemimpin yang tidak berjarak dari rakyat. Bagi mereka, “nyenyenye” adalah cara menolak drama. Tapi kita harus bertanya: apakah menurunkan standar komunikasi kenegaraan adalah harga yang pantas dibayar untuk ilusi kedekatan dengan rakyat?  Ketika pemimpin melegitimasi bahasa kasar, ia secara tidak sadar sedang meracuni ekosistem diskursus publik.

 

“Pokoknya Ada”: Matinya Dialektika di Monas

Jika sang presiden menggunakan humor dan makian sebagai tameng, para pembantunya menggunakan cara penutupan paksa. Kelemahan komunikasi publik ini tidak hanya terjadi di podium, melainkan merembet ke meja jawaban atas fakta dan data.

Sabtu, 28 Maret 2026, di halaman Monumen Nasional. Pemerintah menggelar Pasar Murah. Ketika wartawan mendesak Menteri UMKM Maman Abdurrahman soal dari mana sumber anggaran program tersebut. Maman tampak tersendat. Belum selesai ia berbicara, Seskab Teddy Indra Wijaya yang berdiri di sampingnya menyela dengan nada otoriter: “Pokoknya ada, oke.”

Video pendek tersebut ditonton jutaan kali, tagar #PokoknyaAda seketika meledak. Frasa itu berubah menjadi meme, sebuah simbol dari kondisi di mana komunikasi publik kehilangan daya argumentasi ilmiah dan rasional.

Ironisnya, “pokoknya ada” bukan jawaban yang salah secara substansi – program itu memang berjalan. Namun yang hilang adalah argumentasi: dari mana pos anggarannya, berapa besarannya, dan siapa yang mengawasinya. mataKita, dalam analisisnya menyebut fenomena ini sebagai tindakan tutur direktif yang dipaksakan – sebuah upaya hegemonik untuk memutus rantai informasi dan menghentikan dialektika publik secara prematur.

“Saat seorang pejabat tinggi tidak mampu menjelaskan aspek teknokratis kepada publik, ia sedang mempertontonkan kapasitas yang belum matang,” tulis Kasri Riswandi dari Profetik Institute.

Alih-alih membuka ruang dialog, Teddy Justru memilih menyerang nalar kritis. Pada 10 April 2026, ia menciptakan istilah “inflasi pengamat”, mendiskreditkan para ahli yang datanya dianggap tidak sesuai fakta pemerintah. Hal tersebut merupakan gejala anti-intelektualisme yang berbahaya, yaitu pada saat data dibalas dengan sentimen, dan kritik dijawab dengan istilah. Sekretaris Kabinet yang sejatinya merupakan jantung birokrasi, justru melangkah ke lampu sorot bukan untuk membawa transparansi, namun untuk membangun pagar betis transparansi.

 

Serangan Personal dan Penghinaan Terhadap Pers

Rendahnya kapasitas bicara tersebut tidak hanya meracuni lingkaran istana, tetapi juga menular ke figur publik yang seharusnya menjadi penjaga penegak hukum dan nalar.

Jumat, 17 Juli 2026, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea, ketika mendampingi kliennya – mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang berstatus tersangka korupsi – dicecar pertanyaan wartawan berulang kali soal dugaan kriminalisasi. Alih-alih menjawab dengan bahasa analis hukum, Hotman Paris kehabisan argumen. Ia balik menyerang: “Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak sih?”

Reaksinya seketika datang seperti tsunami. Forum Pemimpin Redaksi, Ikatan Jurnalis Televisi Republik Indonesia, hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ramai-ramai mengecam. PWI bahkan melangkah lebih jauh dengan melaporkan Hotma Paris ke Polda Metro Jaya. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa ketidaksetujuan terhadap pertanyaan wartawan seharusnya disampaikan dengan rasional dan beretika.

Hotman akhirnya meminta maaf, beralasan bahwa ucapannya muncul karena emosi. Penjelasan tersebut manusiawi, tapi juga menjadi keresahan kita: ketika figur publik yang berbicara mewakili kepentingan hukum kehabisan argumen substantif, ia melampiaskannya sebagai serangan pribadi kepada profesi yang justru dilindungi undang-undang untuk bertanya. Ketika seorang advokat senior lebih memilih makian daripada dialog substantif, ia turut andil dalam merusak ekosistem demokrasi.

 

Doktrin “Agresif” dan Beban Pembuktian yang Dialihkan

Puncak dari pelembagaan gaya komunikasi yang toksik ini terjadi ketika negara secara resmi menjadikan “agresi” sebagai doktrin. Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, sejak awal menjabat pada April 2026 menegaskan: “Harus agresif, kalau diserang tidak diam.” Ia bahkan menyindir, “Kalau enggak setuju, bikin forum sendiri.”

Doktrin ini terwujud secara nyata pada 16 Juli 2026, di panggung diskusi “Dua Sisi” TvOne. Qodari berhadapan dengan wakil ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika Fathimah mempertanyakan mengapa negara hanya menawarkan pilihan biner kepada sekolah – terima MBG atau tolak – Qodari membalikkan pertanyaan itu dengan permintaan yang terkesan merendahkan: “Coba kasih solusi lain.”

Bagi sebagian penonton, momen tersebut secara terang-terangan menunjukkan bahwa Qodari telah kehabisan argumen dan berusaha mengalihkan beban pembuktian (burden of proof) kepada lawan bicaranya yang jauh lebih muda. Jawaban balik Fathimah: “Memberi sekolah pilihan hanya antara menerima atau menolak program yang bermasalah bukanlah demokrasi.” Potongan video tersebut lantas menyebar dengan narasi “mahasiswa mengajari pejabat.”

Qodari memang tampil argumentatif ketika berbicara data, misalnya, klaim 56 persen siswa datang ke sekolah dengan kondisi lapar. Namun, ia tampak defensif dan mengalihkan pertanyaan tepat ketika titik lemah kebijakan disentuh langsung. Debat yang kehilangan adab akan berubah menjadi ajang adu kekuasaan, bukan adu argumen.

 

Ilusi Kejujuran di Ruang Hampa

Empat panggung, empat pejabat, satu pola yang sama.

Kritik dijawab bukan dengan argumen, melainkan dengan ejekan (“nyenyenye”, “endasmu”), penutup paksa (“pokoknya ada”), serangan personal (“lu punya otak enggak”), atau pengalihan beban pembuktian (“coba kasih solusi lain”).

Di setiap kasus, selalu ada kelompok yang membela hal tersebut sebagai ketegasan, sebagai kejujuran, dan sebagai gaya komunikasi yang “apa adanya”. Tapi ketegasan dan kejujuran seharusnya memperkuat argumen, bukan menggantikannya. Kejujuran tanpa substansi hanyalah kebisingan.

Kembali ke panggung HIPMI di Bandar Lampung. Prabowo turun dari podium diiringi dengan tepuk tangan meriah. Di media sosial, “nyenyenye” telah menjadi stiker yang dikirimkan untuk menutup perdebatan di grup WhatsApp.

Namun di balik gelak tawa dan tepuk tangan itu, pertanyaan-pertanyaan yang memicu kritik soal ekonomi yang melambat, soal transparansi anggaran, soal independensi pers, hingga soal keterbukaan kebijakan pendidikan tidak pernah benar-benar dijawab. Mereka hanya dibungkam dengan kata yang lebih lucu untuk didengar, atau dimatikan dengan makian yang lebih keras diucapkan.

Lidah memang tidak bertulang. Namun, ketika kata-kata yang keluar dari mulut pemimpin bukan lagi untuk mendidik, melainkan untuk merendahkan. Bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk membungkam. Kita tidak sedang menyaksikan gaya komunikasi yang baru, tetapi kita sedang menyaksikan sinyal bahaya bagi masa depan peradaban demokrasi kita. Karena pada akhirnya, bagaimana seorang pemimpin berbicara, adalah cerminan dari bagaimana ia memimpin.

 

Referensi

Aditya, N. R. (2026, July 20). Organisasi wartawan kecam Hotman Paris, pernyataannya dinilai rendahkan profesi jurnalis. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/07/20/08153331/organisasi-wartawan-kecam-hotman-paris-pernyataannya-dinilai-rendahkan

Buletin iNews GTV. (2025, November 28). Kelakar Presiden Prabowo Bosan baca pidato: Nyenyenye! [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=F1NdMYiz7kw

Hilman, Z. (2026, July 15). Deretan Celetukan Nyeleneh Prabowo saat Pidato, Endasmu hingga Bajingan. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/deretan-celetukan-nyeleneh-prabowo-saat-pidato-endasmu-hingga-bajingan-00-pnxwk-ny7rbn

https://www.facebook.com/CNNIndonesia. (2026, May 20). Pidato Prabowo: Rakyat tidak bermimpi kaya raya, tapi bisa hidup layak. Nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260520155819-32-1360462/pidato-prabowo-rakyat-tidak-bermimpi-kaya-raya-tapi-bisa-hidup-layak

Irfani, F. (2026, February 17). Apa yang terekam dalam 70 pidato Presiden Prabowo dalam satu tahun terakhir? BBC News Indonesia. Retrieved July 23, 2026, from https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0exy2zyl7o

Kita, N. (2026, April 14). “Pokoknya ada”: ketika komunikasi publik kehilangan argumentasi - MataKita. MataKita. Retrieved July 23, 2026, from https://matakita.co/2026/04/14/pokoknya-ada-ketika-komunikasi-publik-kehilangan-argumentasi/

Meliana, R. (2026, April 1). Asal-usul 'Pokoknya Ada' yang Viral dan Jadi Meme di Media Sosial. suara.com. https://www.suara.com/lifestyle/2026/04/01/094643/asal-usul-pokoknya-ada-yang-viral-dan-jadi-meme-di-media-sosial

Mufarida, B. (2026, April 10). Seskab Teddy Bicara Fenomena Inflasi Pengamat: Datanya Tak Sesuai Fakta dan Keliru. iNews.ID. https://www.inews.id/news/nasional/seskab-teddy-bicara-fenomena-inflasi-pengamat-datanya-tak-sesuai-fakta-dan-keliru

Puspitasari, D. (2026, July 20). PWI Polisikan Hotman Paris Buntut Ucapan 'Lu punya Otak nggak' Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-8582697/pwi-polisikan-hotman-paris-buntut-ucapan-lu-punya-otak-nggak

Simbolon, F. P. (2026, July 22). Meski Sudah Minta Maaf ke Wartawan, Hotman Paris Dinilai Masih Bisa Diproses Hukum! Ini Alasannya. VIVA. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1915650-meski-sudah-minta-maaf-ke-wartawan-hotman-paris-dinilai-masih-bisa-diproses-hukum-ini-alasannya

tvOneNews. (2026, July 16). Adu Argumen! Bakom RI vs BEM UI Soal Sekolah Mengeluh Program MBG | Dua Sisi [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7ZS6XqWjPzw

Yahya, U. H. D. (2026, June 25). Ucapan ‘Emang gue pikirin’ Prabowo bikin X meledak, ribuan netizen geram. Warta Ekonomi. https://wartaekonomi.co.id/read618884/ucapan-emang-gue-pikirin-prabowo-bikin-x-meledak-ribuan-netizen-geram