Sound Horeg: Sebuah Ironi Tradisi 

(Ilustrasi Sound Horeg, Dokumentasi Pribadi, 2019) 

Ketika dentuman bass miliaran rupiah meretakkan kaca rumah, merobek norma kesopanan, hingga merenggut nyawa, Jawa Timur dihadapkan pada pertanyaan: apakah ini masih budaya, atau hanya sekedar tirani kebisingan?

            Minggu, 17 Juli 2025, di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Ketika malam belum sepenuhnya larut, dinding mulai bergetar hebat. Seorang ibu rumah tangga berinisial RM, yang sedang menjaga anaknya yang sakit, tak kuasa menahan diri. Ia keluar dan memprotes rombongan pawai sound horeg yang sedang melintas. Protes lisan itu dengan cepat berubah menjadi keributan; suaminya, MA, mendorong salah satu peserta pawai hingga terjadi pemukulan di jalan umum.

            Insiden kecil di gang perumahan tersebut tak banyak diberitakan oleh media nasional. Namun, ia mewakili ribuan gesekan serupa yang hampir setiap pekan terjadi di Kota dan Kabupaten Malang – yang merupakan episentrum dari fenomena sound horeg. Di sanalah komunitas terbesar dari sound horeg berkumpul, dan di sanalah istilah “horeg” (bergetar) lahir untuk mendeskripsikan gelombang bass yang mampu menyaingi suara jet lepas landas.

            Beberapa minggu kemudian, pada Agustus 2025, sebuah tragedi memilukan terekam di Lumajang. Atik Mutmainah, seorang ibu muda dari desa selok Awar-Awar, meninggal dunia saat menonton karnaval sound horeg dalam peringatan HUT RI. Dalam rekaman video yang beredar, Atik terlihat terjatuh, kakinya membiru, kepalanya terbentur aspal, dan mulutnya berbusa. Ia dilarikan ke rumah sakit, namun tak tertolong.

            Ketika sebuah perayaan rakyat mulai memakan korban jiwa, kita dihadapkan pada satu pertanyaan: apakah ini benar-benar budaya, atau sekedar obsesi buta terhadap kebisingan?

 

Pesta Miliaran di Balik Label Budaya

            Untuk dapat melihat anatomi fenomena ini, kita perlu melihat bagaimana sound horeg bertransformasi. Awalnya, pada tahun 2010-an, ini merupakan bagian dari budaya musik jalanan Jawa Timur – hiburan murah di hajatan atau pawai desa. Namun, kini telah berubah menjadi industri unjuk gigi kelas sosial dan kapital yang tak terkendali.

            Mari kita tengok apa yang terjadi di Mojokerto. Gelaran Medali Spectaculer Carnival (MSC) yang diikuti oleh 32 regu peserta dengan sound system berdaya raksasa berlangsung dari siang hingga menjelang subuh, melampaui batas waktu izin keramaian pukul 23.00 WIB. Total biaya yang ditelan ditaksir mencapai Rp 1,6 miliar.

            “Rata-rata setiap peserta menghabiskan sekitar Rp 50 juta. Dikalikan 32 peserta, jadilah Rp 1,6 miliar.” Ungkap Kepala Desa Medali, Miftahuddin. Sementara itu, Kapolsek Puri, AKP Sutakat, mengakui adanya pelanggaran izin, namun menyerah pada desakan massa. “Kami komunikasi dengan masyarakat di situ, akhirnya kami lanjutkan sampai sekitar jam 4 pagi.” ujarnya.

            Angka yang sangat besar untuk sebuah acara yang sering kali berlinding di balik tameng “pelestarian tradisi daerah”. Padahal, yang dirayakan bukanlah kearifan lokal, melainkan ego kolektif yang didengungkan melalui tumpukan subwoofer dan amplifier.

 

Ketika Kaca Pecah dan Atap Runtuh

            Dampak destruktif dari parade raksasa tersebut jauh melampaui dari sekedar polusi suara. Rata-rata intensitas sound horeg mencapai 120 hingga 135 desibel, jauh di atas ambang batas WHO sebesar 85 desibel untuk paparan selama delapan jam. Bagi bayi dan anak-anak, yang mana telinganya hanya mampu mentolenransi 60 hingga 70 desibel, ini merupakan siksaan fisik.

            Peneliti akustik dari BRIN menjelaskna secara ilmiah bahwa fenomena pecahnya kaca bukanlah mitos. Kaca memiliki frekuensi resonansi alami; ketika gelombang bass dari sound horeg berimpit dengannya, kaca dapat bergetar hebat hingga hancur.

            Pada malam takbir Idulfitri, Mei 2026, di Jepara. Sebuah rumah warga mengalami kerusakan parah. Bukan hanya kaca jendela yang berserakan, tapi plafon rumah juga runtuh karena tak kuat menahan getaran bass. Di Pati, seorang warga berinisial S mengaku dadanya bergetar hebat dan berpotensi merusak perabotan akibat dentuman bass yang dihasilkan. Sedangkan di Demak, warga bahkan nekat merusak jembatan umum hanya supaya truk pengangkut sound system bisa melintas.

            Kebodohan tersebut juga berujung pada kecelakaan fisik. Pada Mei 2025, di Bondowoso, instalasi sound horeg lebih dari lima meter tersangkut ranting pohon dan menimpa peserta pawai. Nadia Friska Maulani Dewi, seorang siswi SMA berusia 17 tahun, mengalami luka robek di kepala hingga dijahit sebanyak tujuh kali, sementara Firmansyah, bocah sembilan tahun, ikut terluka.

            Yang paling memprihatinkan, insentif ekonomi di balik kerusakan ini. Seorang operator sound system pernah secara terang-terangan mengaku bahwa semakin ia berhasil memecahkan kaca atau merobohkan tembok warga, maka semakin deras pula saweran yang ia terima.

 

Panggung Erotisme dan Matinya Esensi Tradisi

            Di sinilah letak ironi dari fenomena ini. Di balik label tradisi, esensi budaya lokal perlahan tergerus, digantikan oleh panggung terbuka yang memfasilitasi tontonan tidak beretika.

            Hampir setiap acara besar yang viral selalu melibatkan tarian erotis. Di kecamatan Pragaan, Sumenep, Madura, karnaval HUT RI diwarnai protes setelah sejumlah perempuan termasuk oknum pegawai Puskesmas tampil berjoget vulgar di tengah program vaksinasi campak. Di Jombang, kasus Sahur On The Road pada bulan Ramadan 2026 berujung ke pengadilan. Penari yang viral dan menerima saweran ternyata merupakan seorang pria yang berdandan seperti perempuan.

            Anggota komisi E DPRD Jawa Timut, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti tajam: “Sound horeg ini sering kali diiringi jogetan yang tidak mencerminkan norma kesusilaan. Apalagi jika dipertontonkan di jalan umum dan ditonton anak-anak, tentu ini sangat mengganggu ketertiban umum.”

            Kritikus budaya melihat ini sebagai bentuk komodifikasi tubuh di ruang publik. Saweran menciptakan insentif ekonomi secara langsung untuk tampil seprovokatif mungkin, tanpa kurasi, dan tanpa batasan usia penonton. Tubuh dipertontonkan, diposisikan sebagai objek tontonan massal, dan anak-anak dipaksa menyerap ekosistem hiburan yang mengaburkan batas antara ekspresi dan eksploitasi.

 

Fatwa, Regulasi, dan Hipokrasi Institusi

            Menghadapi gelombang protes dan petisi dari ribuan warga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur secara resmi menegeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 pada 12 Juli 2025, yang mengharamkan penggunaan sound system secara berlebihan. Fatwa ini didasarkan pada prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya.

            Namun, respon pemerintah daerah terpecah-pecah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru mengeluarkan surat edaran pada Agustus 2025, membatasi maksimal 120 desibel untuk kegiatan statis dan 85 desibel untuk konvoi. Banyuwangi di bawah Bupati Ipuk Fiestiandani mengambil langkah yang paling ketat, yaitu dengan membatasi maksimal 6 unit subwoofer, melarang tarian “pargoy”, serta mengancam sanksi pidana penjara selama 3 tahun serta denda sebesar Rp 3 miliar.

            Sebaliknya, Bupati Blitar Rijanto memilih untuk mengatur, bukan melarang, dengan alasan dampak ekonomi. “Misalnya ada keuntungan pada penitipan sepeda, warung sekitar. Dana itu kemudian bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.” Ujarnya.

            Ironi mencapai puncaknya ketika Kementrian Hukum Jawa Timur justru mengapresiasi sound horeg sebagai layak untuk mendapatkan status Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sebuah kontras yanhg mencolok dengan fatwa haram yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan pada bulan yang sama.

            Alih-alih membenahi substansi, komunitas sound system di Malang memilih jalan pintas dengan mengganti nama “sound horeg” menjadi “Sound Karnaval Indonesia” pada bulan Juli 2025. Sebuah rebranding untuk meredam stigma, tanpa menyentuh akar masalah tarian erotis serta kebisingan yang telah memicu stigma tersebut sejak awal.

 

Antara Hiburan dan Pengabaian

            Adil untuk memandang bahwa tidak semua orang memandang sound horeg sebagai bencana. Bagi sebagian warga desa, ini merupakan satu-satunya hiburan yang murah dan lahan rezeki bagi para pedagang kaki lima. Bahkan DPR RI juga mendorong pemerintah daerah supaya membuat aturan, bukan larangan total, mengingat ini merupakan salah satu sumber penghasilan bagi banyak pelaku usaha.

            Namun, argumen ini menimbulkan pertanyaan yang lebih sulit dijawab: berapa banyak lagi insiden joget erotis, gangguan kesehatan, hingga kematian yang terjadi sebelum “penataan ulang yang bijak” tersebut benar-benar terwujud?

            Kesadaran mengenai bahaya kesehatan seperti gangguan pendengaran permanen, hipertensi, hingga ketegangan kardiovaskular masih sangat minin. Sebagian besar operator tidak memiliki pengetahuan tentang tingkat kebisingan yang aman, serta regulasi ambang batas suara yang jarang ditegakkan di daerah pedesaan.

 

Kembali ke Akar, atau Membiarkan Tirani Tetap Berlanjut?

Solusi yang mungkin dapat dilakukan yaitu melaui pendidikan dan edukasi. Masyarakat perlu merubah pola pikir untuk memahami bahwa kemeriahan tidak harus identik dengan kebisingan, dan tradisi tidak perlu mengorbankan nilai-nilai luhur.

Sound horeg pada awalnya merupakan ekspresi kegembiraan. Namun, ketika dentuman menggantikan makna, ketika tarian erotis menggantikan nilai budaya, dan ketika kenyamanan segelintir orang dibeli dengan penderitaan bagi banyak orang, maka tradisi tersebut telah berubah menjadi tirani.

Kembali ke Mulyorejo, Malang. Meskipun kasus pemukulan RM dan peserta pawai telah berakhir damai. Namun, ibu rumah tangga tersebut harus tinggal di lingkungan yang sama. Keluarganya masih tidur di bawah langit-langit yang sama. Dan bulan depan, atau mungkin bulan-bulan berikutnya, rombongan pawai yang sama akan kembali lewat, membawa dentuman yang sama.

Di situlah letak ironi yang paling dalam dari tradisi sound horeg. Ia lahir sebagai kebersamaan, tetapi tumbuh menjadi ekonomi tontonan yang mengorbankan tubuh, telinga, ketenangan, dan bahkan nyawa warganya sendiri. Lalu dibungkus dengan kata “budaya” supaya terasa lebih layak untuk dipertahankan daripada dihentikan.

Karena pada akhirnya, tradisi sejati bukanlah seberapa keras suara yang dihasilkan, tetapi seberapa dalam makna dan kemanusiaan yang ditinggalkan. Dan jika untuk merayakan “budaya” harus mengorbankan empati dan nyawa sesama, maka sudah saatnya kebiasaan tersebut tidak lagi disebut sebagai “budaya”, melainkan penghancuran terhadap nilai-nilai moral.

 

Referensi

Aditiasari, D. (2024, October 10). Sound Horeg Bikin Masalah di Mana-mana, Kaca Pecah hingga Genteng Rumah Rontok. Detikproperti. https://www.detik.com/properti/berita/d-7581108/sound-horeg-bikin-masalah-di-mana-mana-kaca-pecah-hingga-genteng-rumah-rontok

Amar, M. I. (2025, May 19). Kronologi Sound Horeg 5 Meter Timpa Anak-anak di Bondowoso, Apa Kata Korban? KOMPAS.com. https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/19/114500665/kronologi-sound-horeg-5-meter-timpa-anak-anak-di-bondowoso-apa-kata-korban

Budianto, E. E. (2026a, February 17). Viral Karnaval 32 Sound Horeg Sampai Subuh di Mojokerto, Telan Biaya Rp 1,6 M. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-8359149/viral-karnaval-32-sound-horeg-sampai-subuh-di-mojokerto-telan-biaya-rp-1-6-m

Budianto, E. E. (2026b, March 17). 9 Pemilik Sound Horeg-Joget Seksi Saat Sahur di Jombang Disanksi. Detikjatim. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8405081/9-pemilik-sound-horeg-joget-seksi-saat-sahur-di-jombang-disanksi

Editor Desk & Editor Desk. (2025, August 4). Between Entertainment and Disturbance: The phenomenon of “Sound Horeg” in Indonesian carnival culture. Saibumi | Uncovering Asia, One Story at a Time. https://saibumi.com/en/between-entertainment-and-disturbance-the-phenomenon-of-sound-horeg-in-indonesian-carnival-culture/

Hosen, N. (2025, July 10). ‘Sound horeg’: when public noise isn’t the people’s voice. Indonesia at Melbourne. https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/sound-horeg-when-public-noise-isnt-the-peoples-voice/

Nugroho, R. a. V. E. W. C. (2026). Criminal liability and law enforcement effectiveness against sound Horeg organizers causing public order disturbances, physical harm, loss of life, and ecosystem damage. Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research). https://doi.org/10.5281/zenodo.21306659

Sanjaya, Y. C. A. (2025, July 15). Kronologi Warga Malang dikeroyok peserta Sound Horeg usai protes suara mengganggu. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/15/111500165/kronologi-warga-malang-dikeroyok-peserta-sound-horeg-usai-protes-suara

Sultoni, M. (2026, July 6). Ramai-ramai warga Malang mengeluh sound horeg yang diputar sampai dini hari: Kaca rumah bergetar semua Artikel ini adalah bagian dari mitra ProMedia GroupRamai ramai warga Malang mengeluh sound horeg yang diputar sampai dini hari kaca rumah bergetar semua. GenzDaily.com. Retrieved July 12, 2026, from https://www.genzdaily.com/news/40817336118/ramai-ramai-warga-malang-mengeluh-sound-horeg-yang-diputar-sampai-dini-hari-kaca-rumah-bergetar-semua

Sumarni. (2026, May 28). Detik-Detik rumah warga Jepara rusak usai dilintasi sound horeg saat takbiran. suara.com. https://www.suara.com/entertainment/2026/05/28/140935/detik-detik-rumah-warga-jepara-rusak-usai-dilintasi-sound-horeg-saat-takbiran

Zahri, D. M. (2025, August 4). Viral Ibu Muda di Lumajang Meninggal saat Nonton Sound Horeg! iNews.ID. https://www.inews.id/news/nasional/viral-ibu-muda-di-lumajang-meninggal-saat-nonton-sound-horeg